Pengaduan 0898 9899 989 humas@komunitaskonsumen.id

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG – Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) keberatan atas kebijakan Menteri PUPR terkait kenaikan harga di sejumlah Tol di Jakarta dan sekitarnya.

David Tobing selaku Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengatakan, bahwa pihaknya telah mengajukan surat resmi pada 29 Juni 2018 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal keberatan atas keputusan pemerintah melakukan integrasi tarif tol.
Rencananya, kementerian PUPR aja menaikan tarif di beberapa ruas jalan tol, diantaranya tol lingkar luar (JORR).

“Pemberlakuan integrasi tarif tol hanya menyebabkan kenaikan tarif tol tanpa diimbangi dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol (SPM). Selain itu, integrasi tidak bisa dijadikan dasar untuk menaikkan tarif tol,” ujar David kepada TribunJakarta.com di Tangerang, Sabtu (30/6/2018).

Menurutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan disebutkan bahwa tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan.

Maka tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

Sedangkan, menurut David, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

“Hal ini menunjukkan bahwa penyesuain tarif tol didasarkan pada pengaruh laju inflasi bukan karena adanya integrasi tarif tol yang kemudian menyebabkan tarif tol menjadi naik,” tutur dia.

“Pemberlakuan integrasi tarif tol hanya menyebabkan kenaikan tarif tol tanpa diimbangi dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol (SPM). Selain itu, integrasi tidak bisa dijadikan dasar untuk menaikkan tarif tol,” ujar David kepada TribunJakarta.com di Tangerang, Sabtu (30/6/2018).

Menurutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan disebutkan bahwa tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan.

Maka tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

Sedangkan, menurut David, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

“Hal ini menunjukkan bahwa penyesuain tarif tol didasarkan pada pengaruh laju inflasi bukan karena adanya integrasi tarif tol yang kemudian menyebabkan tarif tol menjadi naik,” tutur dia.

“Yaitu arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan sekurang-kurangnya 70 kilometer per jam, kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan, pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatan dan jalur jalan yang digunakan,” tutur David.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul KKI Mendesak Menteri PUPR Batalkan Kenaikan Tarif Tol Integrasi Karena Ini, http://jakarta.tribunnews.com/2018/06/30/kki-mendesak-menteri-pupr-batalkan-kenaikan-tarif-tol-integrasi-karena-ini.
Penulis: Ega Alfreda
Editor: Ilusi Insiroh

Sebarkan