Pengaduan 0898 9899 989 humas@komunitaskonsumen.id

KomunitasKonsumen.id Jakarta (10/12/20)Perjuangan membela konsumen dalam gugatan otomotif bukan datang satu dua kali saja bagi seorang Advokat bernama David Tobing. Dia tidak hanya cuma menggugat DFSK yang saat ini ramai menjadi perbincangan masyarakat luas.

Dilihat jauh ke belakang, David Tobing sudah konsisten menangani gugatan perlindungan konsumen menghadapi produsen mobil hampir dua dekade silam. Bahkan, dia juga membela konsumen dengan melawan pengelola parkir bandel.

Rangkuman kumpulan artikel di bawah ini sebagai pengingat kita bahwa konsumen apapun latar belakangnya mempunyai hak untuk melawan apabila ada hak dilanggar. Paling penting adalah bagi pengusaha supaya tidak menganggap remeh atas aturan berlaku yang merugikan konsumen.

David adalah konsumen, konsumen adalah David. Predikat itu melekat pada dirinya. Dia hadir bagi konsumen karena kerap kali berada di posisi lemah atas kebijakan regulator dan kekuatan modal.

Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sosok lulusan Doktor Hukum Universitas Indonesia itu. Dia mewakili kamu dan kita semua yang adalah konsumen. Apa saja gugatan dari David Tobing terhadap persoalan otomotif dan pengelola parkir bandel yang seringkali membuat geger publik dan diangkat oleh media nasional?

Mewakili 7 Konsumen Menggugat DFSK

Tidak seperti gugatan sebelumnya akhir tahun 2020 ini David mewakili sekaligus 7 konsumen pembeli mobil DFSK Glory 1500 Turbo CVT tahun pembuatan 2018.

Para konsumen mengajukan gugatan sehubungan dengan mobil yang mengalami kendala pada waktu berjalan di tanjakan dan atau saat berada di jalan kemacetan yang menanjak (stop & go) baik saat digunakan luar kota ataupun di parkiran mall.

Total ganti rugi yang diajukan 7 konsumen tersebut senilai Rp 8.959.000.000, meliputi kerugian materil dan immateril. Kerugian materil adalah untuk total harga 7 mobil yang dibeli konsumen, yaitu senilai Rp 1.959.000.000. Sedangkan kerugian immateril adalah senilai Rp7 Miliar, dengan rincian masing-masing Rp1 Miliar untuk tiap konsumen.

Kerugian immateril tersebut adalah untuk perasaan takut dan khawatir selama menggunakan kendaraan dan juga habisnya waktu, pikiran dan tenaga selama mengalami kendala pada kendaraannya.

Para konsumen disebutkan telah berusaha memperbaiki mobilnya ke bengkel resmi, tetapi masalah tetap ada setelah perbaikan. Sehingga mereka menilai bahwa masalah tersebut adalah cacat produksi.

Bahkan, setelah gugatan dilayangkan dan menjadi pemberitaan, banyak konsumen mobil yang sama yang mengalami hal serupa yaitu mengalami kendala pada saat berjalan di tanjakan.

Liputan pemberitaan terkait:

oto.detik.com : Mobil Dianggap Tak Kuat Nanjak, DFSK Indonesia Digugat Konsumen

oto.detik.com : Mobil Dianggap Tak Kuat Nanjak, DFSK Indonesia Digugat Konsumen 

Gugatan Mobil Hilang Tahun 2000

Peristiwa ini menjadi awal nama David Tobing diperhitungkan di belantika pengacara nasional. Gugatan itu pula yang membuat pelaku usaha, khususnya pengelola parkir tidak boleh meremehkan aturan dari pemerintah.

Peristiwa itu tentang kehilangan mobil merek Kijang Super keluaran tahun 1996 di parkiran pusat perbelanjaan pada bulan Maret tahun 2000. Pengelola parkir tidak mau mengganti kerugian dan David Tobing mewakili kliennya Annie Gultom dan Hontas Tambunan. Mereka lalu menggugat pengelola parkir dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung (MA).

Putusan berpihak pada David, MA memutuskan pengelola parkir harus mengganti mobil yang hilang dengan nilai sebanyak Rp60 juta. Putusan MA tersebut lantas berujung terhadap perubahan norma hukum di mana sebelumnya pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya mobil di lahan parkir yang dikelolanya menjadi harus bertanggung jawab.

Perjuangan David tersebut bermanfaat bagi dunia hukum. Imbasnya atas perkara itu, maka hadir kebijakan Peraturan Daerah Perparkiran DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 yang mengatur dengan jelas bahwa pengelola parkir harus bertanggung jawab apabila ada kendaraan yang hilang di area parkir yang dikelolanya.

Belum cukup sampai pada kebijakan tingkat lokal saja, tanggung jawab pengelola parkir bahkan diangkat secara nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013, Pasal 102 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca Liputan pemberitaan terkait:

detik.com MA: Kehilangan Kendaraan Saat Parkir Wajib Diganti Pengelola

BMW Digugat Karena Sistem Kunci Otomatis Ancam Keselamatan

Berjalan 2 tahun berikutnya, David Tobing menggugat perusahaan otomotif Bayerische Motoren Werke alias BMW, pada Oktober 2002. Ketika itu, klien David (Leo Junatan dan istrinya) terpaksa melayangkan gugatan terhadap BMW karena dinilai tidak memberikan informasi secara detil atas seri 318i A.

Mereka membeli mobil tersebut dan sempat mengalami peristiwa mengerikan karena sistem kunci otomatis BMW hampir mengancam keselamatan dan keamanan. Istri Leo Junatan terjebak di dalam mobil dan tidak dapat membuka pintu mobil karena terkunci otomatis.

Mereka menilai BMW tidak memberikan informasi atas keberadaan kunci otomatis tersebut dan ada kesalahan dalam sistem penguncian double lock.

Kejadian terkunci di mobil BMW juga dialami Menteri Keuangan Thailand pada tahun 2003.

Computer glitch traps Thai minister in BMW

Gugat Pengelola Parkir Kutip Tarif Tidak Wajar

Lagi-lagi masalah parkir dan David Tobing dibuat geram atas perlakuan sembarangan pihak gedung mengelola parkir. Masalahnya, pengelola mengutip tarif biaya parkir tidak sesuai peraturan.

David terpaksa menggugat pengelola parkir karena menaikan tarif keluar dari ketentuan Perda No.5/1999 dan SK Gubernur tahun 1999 tentang Perparkiran.

Bukan sekali dua kali saja dia mengalaminya. Kejadian dikenakan biaya/tarif tidak wajar berlangsung mulai tahun 2003 dan 2010. Peristiwa pertama, saat David Tobing parkir mobil di Plaza Senayan pada 16 Juni 2003. Dia parkir selama 1 jam 31 menit tetapi harus membayar Rp3.000. Padahal, apabila merujuk SK Gubernur dan Peraturan Daerah (Perda) maka dia cukup membayar Rp2.000 tetapi pengelola menetapkan harga harus membayar Rp3.000. Di dalam SK Gubernur dan Perda, tarif parkir per jam adalah Rp1.000 dan naik dengan nominal sama setiap jam berikut.

David menggugat di pengadilan dengan tuntutan hanya 1.000 perak rupiah saja, sebuah nilai yang kecil dalam tuntutan ganti rugi. Majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan itu. Hakim menilai bahwa Perda dan SK Gubernur masih berlaku. Gugatan itu sampai MA dan David Tobing menang lagi.

Baca Liputan pemberitaan terkait:

hukumonline.com : Akhirnya, Secure Parking Digugat ke Pengadilan

hukumonline.com : Secure Parking Dihukum Bayar Ganti Rugi Seribu Rupiah

Masih soal biaya parkir tak wajar. Kejadian berikutnya berlangsung pada 2009, saat David parkir mobil di tiga gedung. Akibat pengelola parkir mengutip biaya parkir tidak wajar dan bertentangan dengan SK Gubernur yang berlaku, David rugi total mencapai Rp10.000.

Kesal dengan rangkaian mengambil biaya parkir tidak wajar tersebut dan pengelola parkir sudah pernah dihukum pada perkara sebelumnya, membuat David Tobing menggugat Gubernur DKI Jakarta, UPT Perparkiran DKI Jakarta dan Secure Parking.

Gugatannya tidak sia-sia dan menang. Hakim mengabulkan tuntutannya dan dia menerima kembali uang Rp10.000. Walaupun putusan atas gugatan tersebut baru diperoleh beberapa bulan kemudian, tetapi sebenarnya dampak dari gugatan David langsung dirasakan penduduk DKI Jakarta.

Gugatan itu viral dan menjadi perbincangan masyarakat luas sehingga membuat para pengelola parkir langsung menyesuaikan tarif sesuai SK Gubernur beberapa jam setelah gugatan didaftarkan. Ada pelajaran lain bercermin dari gugatan itu yakni, tidak selamanya tuntutan ganti rugi dengan nilai besar tetapi materi gugatan tersebut harus berdasar dan bermanfaat untuk orang banyak.

Baca Liputan pemberitaan terkait:

hokumonline.com : Gugatan Ceban untuk Secure Parking

kompas.com : Tarif Parkir Kembali Normal

detik.com : David Tobing: Bukan Masalah Rp 10 Ribu, Tapi Disiplin untuk Hal Kecil

Konsumsi BBM Nissan March Tidak Sesuai Iklan Promo

Pada 2012 silam, David Tobing membela kliennya konsumen Nissan March karena Nissan Motor Indonesia (NMI) menjual produk mobil dengan mencantumkan perhitungan konsumsi bahan bakar pada brosurnya tidak sesuai pada kenyataannya.

Ludmilla Arief, pembeli Nissan March menggugat Nissan Motor Indonesia (NMI) karena konsumsi bahan bakar dari mobil yang dibelinya tidak sesuai dengan iklan di brosur dan media yang dipromosikan oleh NMI. Dalam iklan tersebut, NMI menyebutkan konsumsi BBM Nissan March adalah 1 liter untuk jarak tempuh 18,5 Kilometer (KM).

Namun, ternyata konsumsi bahan bakar adalah 1 liter untuk 8 KM. Ludmilla Arief melakukan uji terhadap mobilnya untuk memastikan kejanggalan isi BBM tidak sesuai dengan promosi produsen. Uji yang dilakukannya terbukti dan isi BBM Nissan March bukan 1 liter untuk 18 KM.

Dia kemudian menuntut agar NMI membeli kembali mobil yang dia membeli melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jakarta. Dalam putusannya BPSK meminta NMI harus membeli kembali mobil Ludmila senilai Rp150 juta.

Produsen itu tidak terima dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan itu berlanjut di tingkat MA, dan hakim menolak gugatan NMI, tersebut.

Baca Liputan pemberitaan terkait:

detik.com : Ini Alasan MA Tolak Kasasi Nissan Soal Gugatan March ‘Boros’

Ford Pergi Tanpa Pemberitahuan Sejak Awal

Produsen mobil dari Amerika Serikat, Ford pernah mendapatkan surat panggilan bersidang untuk menghadapi David Tobing pada 2016. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2016 itu muncul karena David Tobing menilai mengalami kerugian atas keputusan Ford secara mendadak yang mengumumkan keluar dari kegiatan operasi di Indonesia. Selain FMI, David Tobing menggugat pihak lain Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian.

David Tobing memiliki mobil Ford Everest 2,5 XLT A/T produksi tahun 2011 dan merupakan pencinta Ford Everest sejak tahun 2006. Dalam tuntutannya, David Tobing meminta pengadilan supaya Ford menunda penghentian seluruh operasinya di Indonesia. Dia juga meminta supaya Ford tidak membubarkan diri.

Bagi David, yang pada waktu mengajukan gugatan menjabat sebagai Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI tidak menuntut ganti rugi dengan nilai nominal yang besar. Dalam perkara ini, David menuntut hanya Rp6.000 saja.

Kedua pihak pada akhir perkara berdamai dengan kesepakatan tergugat bersedia mengeluarkan pengumuman di website Ford dan mengirimkan email ke seluruh pemilik Ford di Indonesia dengan pernyataan bahwa Ford tidak akan tutup sebelum menunjuk pihak ketika yang mengambil alih tugasnya dan menjamin pihak ketiga akan memberikan pelayanan purna jual sebagaimana yang dilakukan FMI sebelumnya.

Baca Liputan pemberitaan terkait:

oto.detik.com : Ini Isi Gugatan David Tobing pada Ford

kompas.com : Ini Isi Perjanjian “Damai” Ford Indonesia dengan Konsumen

Produsen Honda Civic Turbo Perbaiki Mesin Tanpa Izin

PT Honda Prospect Motor (HPM), pabrikan asal Jepang juga pernah bernasib sama dengan produsen otomotif lain yang mengalami gugatan dari David Tobing. Selalu bermuara dari ketidaktaatan peraturan produsen yang merugikan konsumen.

Dalam perkara ini, klien David Tobing yang merupakan pembeli sedan Civic Turbo bernama Eko Agus Sistiaji menilai pihak Honda melakukan penggantian mesin tanpa persetujuan Eko.

Eko menggugat HPM ke pengadilan karena belum sampai sebulan diperbaiki timbul masalah di sensor kabin. Eko menggugat dengan tuntutan agar HPM mengganti mobil unit baru dan membayar sisa angsuran materil sebanyak Rp277 juta dan imateril senilai Rp960 juta. Kasus ini berujung putusan perdamaian karena HPM bersedia mengganti dengan unit mobil yang baru produksi 2018.

Baca Liputan pemberitaan terkait:

kompas.com : Pemilik Civic Turbo Gugat Honda Indonesia Rp 1 Miliar

liputan6.com : Kasus Honda Civic Turbo, Akhirnya Konsumen Dapat Mobil Baru

Nissan Elgrand Tidak Punya Ban Cadangan

David Tobing sebagai pemilik mobil Nissan Elgrand 2.5 Highway Star (4×2) A/T bersama 2 pemilik Nissan Elgrand lainnya menggugat PT Nissan Motor Indonesia (NMI) dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia karena tidak melengkapi ban cadangan pada mobil Nissan Elgrand.

Padahal, menurut David Tobing, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, pihak importir/produsen/perakit wajib memenuhi keberadaan ban cadangan dan tempat ban cadangan. Gugatan itu berakhir dengan damai bahwa Nissan bersedia memberikan ban cadangan kepada seluruh pemilik Nissan Elgrand di Indonesia.

Baca Liputan pemberitaan terkait:

liputan6.com : Gugat Nissan, Ini Tuntutan Lengkap Pemilik Nissan Elgrand

kontan.co.id : Berdamai dengan konsumen, Nissan berikan ban cadangan

Selain gugatan ke pengadilan David Tobing sering memberikan pendapatnya di media tentang otomotif dan yang paling “berani” adalah ketika David memprotes pernyataan pejabat kepolisian daerah Metro Jaya yang melarang pengemudi mobil mendengarkan musik di mobilnya.

David Tobing selaku Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengatakan, apabila mengacu pada Pasal 106 Ayat (1) dan penjelasannya, mendengarkan musik saat mengemudi tidak termasuk kategori perbuatan yang dilarang.

“Karena tidak ada satupun kata/frasa dalam Pasal tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk mendengarkan musik ketika berkendara,” kata David, kala itu.

David menyoroti latar belakang munculnya usaha pelarangan buat pengemudi mendengarkan musik dari survei yang dilakukan kepolisian. Metode, jangka waktu, wilayah, dan jumlah responden survei dipertanyakan. “Kalau memang mau membuat larangan seharusnya dengan produk aturan yang resmi dikeluarkan melalui proses pembuatan aturan yang berlaku,” ujar David.

Setelah mendapat protes dari David Tobing, akhirnya Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri) Irjen Pol Royke Lumowa menegaskan bahwa mendengarkan musik saat mengemudi mobil tidak dilarang.

Menurut dia, aturan itu tak tertulis dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Baca Liputan pemberitaan terkait:

tempo.co : Pengacara: Mendengar Musik Sambil Mengemudi Bukan Pelanggaran

liputan6.com : Kakorlantas Polri: Tidak Ada Larangan Mendengarkan Musik dalam UU 22

Nah, ternyata kiprah David selama 2 dekade ini bermanfaat bagi konsumen otomotif dan juga perbaikan produk hukum di negara kita.

Kita tunggu dan dukung kiprah David di kasus kasus otomotif lainnya.

Sebarkan