Pengaduan 0898 9899 989 humas@komunitaskonsumen.id

Pesan singkat atau short message service (SMS) bersifat iklan semakin marak diterima masyarakat melalui perangkat telepon genggamnya. Padahal, masyarakat tidak pernah memberikan secara khusus nomor telepon kepada pihak yang mengirimkan pesan iklan tersebut. Kondisi ini dianggap semakin mengganggu karena SMS iklan tersebut melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Atas permasalahan tersebut, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing, mendesak pemerintah sebagai regulator menerbitkan regulasi yang lebih jelas mengenai layanan penawaran melalui SMS. Dia menjelaskan desakan tersebut muncul akibat maraknya SMS penawaran yang diberikan tanpa persetujuan konsumen, berulang serta dikirim pada waktu yang tidak wajar.

“Kami minta agar ada aturan yang mengikat para pelaku usaha jasa telekomunikasi agar menghentikan sms penawaran yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, bila perlu dikenakan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar” ungkap David yang merupakan advokat yang berkecimpung dalam perlindungan konsumen, Jumat (18/9).

Dia mengatakan hampir seluruh pelanggan seluler mendapat SMS penawaran baik dari pelaku usaha telekomunikasi, misalnya pengisian pulsa, promo dan NSP, maupun dari pihak ketiga yang berisi penawaran produk makanan, minuman, perbankan, barang elektronik, hingga properti, bahkan apabila pelanggan masuk ke area tertentu misalnya pusat perbelanjaan langsung banyak masuk SMS Penawaran.

Dia menyarankan seharusnya ada persetujuan lebih dulu dari konsumen mengenai ketersediaan menerima SMS iklan tersebut. “Hal ini yang dikenal dengan istilah do not call register, artinya pelaku usaha jasa telekomunikasi tidak boleh mengirim sms penawaran kepada pelanggan yang sudah menyatakan tidak setuju dikirimi sms penawaran,” jelasnya.

Dia menilai SMS iklan yang dikirim tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik nomor maka pengirim telah melanggar Pasal 26 UU ITE yang secara jelas menyebutkan bahwa, “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan“.

Menurut David, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur stadar kualitas layanan harus bertindak cepat dan tegas. Setidaknya BRTI bisa meniru aturan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperlakukan konsumen penerima layanan jasa keuangan. OJK membatasi pelaku usaha keuangan yang menyampaikan informasi melalui text message kepada konsumen hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, diluar hari libut nasional dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat.

Di samping itu, David menilai tindakan pelaku usaha jasa telekomunikasi tersebut telah melanggar Pasal 23 ayat 2 huruf a dan b Permenkominfo No. 9 tahun 2017 tentang Penyelengaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dimana telah melanggar privasi dan merupakan penawaran yang mengganggu.

Sebenarnya sejak tahun 2013, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) No: 28.1/BPKN/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang pada intinya meminta agar kementerian menerbitkan aturan yang melindungi privasi dan hak konsumen untuk menolak sms berbentuk spam atau iklan yang mengganggu, ungkap David

“BRTI harus mengatur tentang pemberian keleluasaan kepada konsumen untuk menolak/tidak menyetujui layanan, mengatur larangan penawaran SMS dan atau batasan konten yang termasuk dalam layanan penawaran SMS, batasan waktu penawaran kepada konsumen yang menyetujui menerima SMS serta ditetapkannya suatu sanksi atas pelanggaran aturan tersebut,” jelas David.

Sementara itu, BRTI dalam situsnya pada Juni 2020 lalu menyatakan menerima segala bentuk aduan konsumen yang sering menerima SMS penipuan dan iklan tersebut. BRTI menyatakan pihaknya menerima segala bentuk laporan masyarakat pesan atau panggilan yang mengganggu dan/tidak dikehendaki seperti permintaan untuk mentrasfer uang, pesan pemenang kuis atau undian, judi online, maupun pinjaman uang dari nomor tidak dikenal.

Laporan pengaduan tersebut dapat diajukan secara online. Masyarakat diminta menyiapkan bukti rekaman, suara serta data diri. Lalu, membuka halaman layanan.kominfo.go.id dan mengklik menu aduan BRTI. Masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui akun twitter @aduanBRTI dengan menyertakan bukti. Nantinya, laporan bukti tersebut akan diverifikasi dan dianalisis petugas. Kemudian, petugas BRTI akan melaporkan nomor terkait ke operator untuk diblokir dalam 1×24 jam.

Berita ini Telah dimuat di Media Online www.hukumonline.com
dengan Judul : Advokat Usul Ada Regulasi Soal SMS Iklan yang Mengganggu Konsumen

Sebarkan